Edi Purwanto’s Weblog

Perdagangan Mete, Kesejahteraan Petani dan Pelestarian Lingkungan

Oleh: Edi Purwanto

Kacang mete merupakan jenis bahan makanan yang diperdagangkan secara internasional dan memiliki harga per satuan berat termahal kedua setelah vanila. Indonesia merupakan   penghasil mete terbesar di dunia setelah India, Vietnam, Afrika Barat, Afrika Timur dan Brasil. Penghasil mete gelondongan (mete yang belum dibuka cangkangnya/belum dikacip, cashews in-shell) adalah Afrika Barat (25 % dari produksi dunia), disusul oleh India (22 %), Vietnam (21 %), Brazil (16 %),  Afrika Timur (9 %) dan kemudian Indonesia (5 %).  Hampir seluruh produksi mete di dunia (90 %) dihasilkan oleh petani kecil di pedesaan. Walaupun ada sekitar 25 negara penghasil mete, namun sebagian besar (99 %) pangsa pasar kacang mete (biji mete olahan, cashews kernels) dikuasai oleh tiga negara saja, yaitu India, Vietnam dan Brasil. 

India merupakan negara pengekspor kacang mete terbesar di dunia, menggantikan kedudukan Afrika Barat yang idustri kacang metenya rontok sejak era 1980-an, disusul oleh Vietnam, yang industri metenya baru berkembang sekitar 15 tahun lalu, namun karena pesatnya pertumbuhan berpeluang menjadi pengekspor kacang mete terbesar di dunia. Untuk memenuhi industri kacang metenya, India mengimpor mete gelondongan dari Afrika Barat, Afrika Timur dan Indonesia. Sedangkan Vietnam mengimpor mete dari Afrika Barat dan Indonesia. Sekitar 600 ton mete gelondongan dunia diekspor ke India dan Vietnam setiap tahunnya. Brasil sebagai pengekspor kacang mete terbesar ketiga, selama ini masih dapat memenuhi kebutuhan metenya sendiri.

Konsumen kacang mete dunia adalah negara-negara di Amerika Utara, Uni Eropa, China, Timur Tengah, India dan Australia. Yang menarik, India merupakan negara produsen dan sekaligus konsumen mete terbesar di dunia. Jumlah penduduk India sekitar 5 kali lipat Indonesia, namun konsumsi metenya 45 kali lipat. Kebutuhan kacang mete Amerika Utara dan Uni Eropa selama ini dipenuhi oleh India dan Brasil, India juga mengekspor kacang mete ke Timur Tengah, sedangkan Vietnam mengekspor kacang mete ke Amerika Utara, China dan Australia. Mete Indonesia sebagian besar diekspor dalam bentuk gelondongan ke India dan Vietnam dan kemudian dilabel sebagai produk India dan Vietnam, hanya sebagaian kecil (kurang dari 1 % dari pangsa kacang mete dunia), yang bisa berhasil menembus pasar kacang mete internasional.

Tulisan ini membahas pasar internasional mete Indonesia dan upaya yang telah dilakukan oleh LSM Operation Wallacea Trust (OWT) untuk mengangkat kesejahteraan petani sekitar Hutan Lambusango (hutan alam dataran rendah yang terletak di tengah Pulau Buton bagian selatan, secara administratif masuk di wilayah Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siotapina, Wolowa dan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sultra),  untuk menembus pasar internasional melalui Sertifikasi Fairtrade.  

Peta Perdagangan Global Mete Indonesia   

Produksi mete gelondongan dalam skala nasional berada di kisaran 95.000 ton per tahun, jumlah ini tidak mengalami peningkatan berarti selama 10 tahun terakhir. Penghasil mete  utama adalah Sultra (35 % produksi nasional), Sulsel (25 %), Lombok, Flores dan Sumbawa (30 %) serta Jawa-Madura (10 %). Produksi mete Sultra cenderung menurun selama 10 tahun terakhir, karena sebagian besar kebun metenya telah berumur 30 tahun dan belum pernah diremajakan (produksi optimal umur 10-20 tahun). Sedangkan  produksi mete di Flores terus meningkat, karena ada peremajaan. Musim panen mete antara Bulan September sampai Januari. Produksi mete dari tahun ke tahun bervariasi dan ditentukan oleh kondisi cuaca saat proses pembungaan, khususnya intensitas hujan (semakin rendah semakin baik), frekuensi hujan (semakin sering hujan dengan intensitas rendah semakin baik) dan kecepatan angin (semakin rendah semakin baik). 

Ekspor mete gelondongan terus meningkat selama 10 tahun terakhir, yaitu dari sekitar 3000 metrik ton per tahun pada tahun 1990-an, kemudian meningkat hingga mencapai dua kali lipat sejak tahun 2006. Sebagian besar tujuan ekspor pada tahun 1990-an hanya India, namun sejak 1998, ekspor ke Vietnam terus meningkat dan kini proporsinya menyamai India.

Dari segi bisnis, ekspor mete gelondongan memang cukup menggiurkan. Pertama: kualitas mete gelondongan Indonesia lebih baik dibandingkan dari Afrika, karena itu harganya berada di kisaran tertinggi (sekitar 775 USD per metrik ton). Kedua: Musim panen mete di Indonesia tidak bersamaan dengan musim panen negara penghasil mete utama dunia (musim panen mete Vietnam, India dan Afrika berlangsung dari Februari ingá April), sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Ketiga: Indonesia, secara geografis relatif dekat dengan Vietnam dan India, sehingga proporsi biaya transportasi terhadap total harga penjualan akhir relatif rendah, yaitu hanya sekitar 7 %.  Bandingkan dengan mete dari Afrika Barat yang biaya transportasinya bisa mencapai 40 %. 

Pertanyaannya: Apakah keunggulan komparatif mete Indonesia telah dinikmati oleh petani mete di pedesaan Sulawesi? Jawabanya belum ! Ibaratnya masih  jauh panggang dari api. Keunggulan komparatif mete Indonesia selama ini lebih banyak  dinikmati oleh para pedagang dan eksportir mete, bahkan sebagian adalah warga negara India yang langsung terjun dalam perdagangan mete di Indonesia. Lalu upaya apa yang perlu dilakukan untuk membuat keunggulan komparatif mete Indonesia bisa dinikmati oleh petani mete yang merupakan masyarakat termiskin yang berada di sekitar hutan?

Sertifikasi Fairtrade

Pulau Buton dan Muna telah lama dikenal sebagai penghasil mete. Adalah Gubernur Alala yang pada tahun 1980-an mempelopori gerakan rehabilitasi lahan (Gerakan Desa Makmur Merata/Gersamata) dengan menanam kakao, cengkeh, kopi, rambutan, mete dan komoditas lainnya. Gerakan tersebut begitu berari bagi masyarakat Sultra saat ini, berawal dari gerakan tersebut kini Kolaka dikenal sebagai penghasil kakao, demikian pula Buton dan Muna sebagai penghasil mete dan sebagainya. Sayangnya petani mete di Buton dan Muna hingga saat ini masih tetap dibelit permasalahan, yaitu rendahnya kesejahteraan, karena produk mete andalan mereka selain produksinya berfluktuasi, miskin nilai tambah, juga rendahnya tingkat harga saat panen raya.

Sebagian besar petani mete menjual mete dalam bentuk gelondongan dan bukan dalam bentuk olahan (kacang mete), kondisi ini telah mengurangi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh petani mete.  Di Pulau Buton, dari ratusan desa penghasil mete, hanya ada satu desa (yaitu Barangka) yang telah memiliki budaya mengolah mete. Sedangkan di Muna, hanya petani di sekitar Lombe yang telah begitu kental dengan pengolahan dan bisnis mete. Akar masalahnya adalah, pertama: petani belum mengenal teknologi pengkacipan (pengolahan) mete; kedua: keterbatasan modal dan tenaga kerja. Saat musim panen tiba, petani selain telah terdesak berbagai kebutuhan (sehingga perlu segera menjual mete), juga kekurangan tenaga kerja, karena seluruh tenaga kerja terserap dalam kegiatan pemungutan dan pengeringan mete. Implikasinya, petani terpaksa melepas mete gelondongan dengan harga murah. Beberapa bulan kemudian, saat harga mete meningkat tajam (seiring dengan kelangkaan mete), petani mete hanya bisa gigit jari, karena seluruh mete telah berada di tangan pedagang besar. Idealnya petani mete mampu menyisihkan minimal setengah dari hasil panennya untuk disimpan, sehingga mereka bisa dapat menjual gelondongan saat harga baik atau mengkacip mete selama menunggu musim panen berikutnya. 

Menghadapi masalah tersebut, OWT dalam upaya pelestarian Hutan Lambusango, diantaranya telah memfasilitasi masyarakat sekitar hutan, yaitu  petani mete Desa Matanauwe, Asosiasi Petani Mete Matanauwe (APJMM), Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton untuk memperoleh Sertifikasi Fairtrade. Alhasil, karena usaha keras petani dalam memenuhi persyaratan Sertifikasi Fairtrade, Sertifikasi tersebut telah berhasil digapai pada bulan Januari 2008. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa! Perlu dicatat bahwa APJMM merupakan kelompok petani mete pertama di dunia yang mendapat Sertifikasi Fairtrade dari Fairtrade Labeling Organization (FLO), Bonn, Jerman. Di Indonesia, sementara ini hanya ada dua asosiasi petani yang telah mendapat sertifikasi fairtrade, yaitu petani kopi di Tapanuli, Sumatra Utara dan APJMM di Buton.

Sertifikasi Fairtrade diberikan kepada kelompok tani yang memiliki organisasi (asosiasi, koperasi) dengan prinsip demokrasi, partisipasi dan transparansi sesuai standar yang diberikan oleh FLO. Hal ini dimaksudkan agar setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan internasional dapat terdistribusi secara adil dan merata ke seluruh anggota. Selain persyaratan tersebut, organisasi petani juga harus memenuhi standar kepekaan sosial dan lingkungan, termasuk tidak mengunakan pestisida yang mencemari lingkungan, pengelolaan sampah yang baik dan tidak merusak ekosistem hutan dan laut.

Dengan memperoleh sertifikasi fairtrade, maka APJMM telah mendapat tiket masuk  jaringan perdagangan mete internasional serta berhak mendapatkan fasilitasi perdagangan dari FLO untuk melakukan ekspor mete baik dalam bentuk gelondongan maupun olahan dengan harga premium (istimewa). Harga premium dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi petani untuk dapat mensejahterakan dirinya, masyarakat dan lingkungan hidupnya.  Harga premium FOB (freight on board, di pelabuhan eksport domestik) untuk kacang mete adalah USD 7.27 per kg, atau sekitar Rp. 70.000, sedangkan harga lokal tertinggi untuk kacang mete kualitas satu adalah sekitar Rp. 45.000.  Dengan sistem faitrade petani juga akan mendapat pembayaran awal sebesar 50 % dari nilai transaksi, sisa pembayaran 50 % diberikan setelah barang sampai di pelabuhan tujuan. Hal ini memungkinkan petani miskin, dengan modal pas-pasan, mampu memenuhi order pasar  ekspor.  Kini APJMM telah melakukan ekspor mete perdana ke UK melalui perusahaan eksportir tersertifikasi dari Surabaya (PT. Supa Surya Niaga).

Selanjutnya FLO berperan untuk menjadi lembaga pengawas kinerja organisasi petani yang telah tersertifikasi. Apabila asosiasi tersebut terbukti melanggar prinsip demokrasi, partisipasi dan transparansi, atau terbukti merusak hutan,  mencemari tanah, sungai dan laut, maka sertifikasi akan dicabut.  

Sertifikasi Fairtrade merupakan sebuat perangkat (sistem) yang diciptakan oleh negara maju untuk membantu petani miskin di negara berkembang.  Melalui sertifikasi, petani miskin berkesempatan masuk dan mengambil keuntungan dalam  perdagangan internasional yang berkeadilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun sekaligus negara maju juga menuntut kepedulian petani untuk memelihara dan melestarikan lingkungannya demi kelestarian sumber-sumber kehidupannya maupun kelestarian bumi  yang hanya satu ini!