Posted by: epurwanto | April 21, 2008

Menyatu-hatikan Pembangunan dan Pelestarian Hutan

6. Menyatu-hatikan Pembangunan dan Pelestarian Hutan 

 

 

Yang dimaksud sebagai ‘pembangunan’ disini adalah kebijakan pembangunan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan pelaksanaannya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penatakelolaan sumberdaya hutan (forest governance) di suatu wilayah.

 

Di tengah derasnya semangat pengarusutamaan (mainstreaming) isu pembangunan berkelanjutan, sesuai kesepakatan global dalam konferensi di Rio de Janeiro, Brasil dan Johannesburg, Afrika Selatan. Hingga saat ini, konservasi sebagai mindset pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, masih belum menjadi ‘way of life’ pembangunan. Di tataran nasional, bahkan ditengarai bahwa isu pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan semakin kabur (Kompas, 29 Desember 2005). Memahami kondisi seperti ini, tidaklah aneh apabila di berbagai penjuru wilayah negeri ini  (tidak semata di Kabupaten Buton), masih banyak dijumpai konflik kepentingan antara pembangunan dengan pelestarian hutan.

 

Pembangunan dan konservasi selayaknya dapat diibaratkan sebagai permukaan bagian atas dan bawah sebuah daun, walau warnanya kadang berbeda, namun apabila digigit sama rasanya. Di tataran teoritis, dan ini sudah menjadi hafalan banyak orang,  selalu ditekankan bahwa ‘pembangunan harus berwawasan lingkungan’ yang berarti bahwa pembangunan dan konservasi harus berjalan bersama.  Namun di tataran praktis, karakter pembangunan yang terlalu mengutamakan efek ‘kekinian’, telah membuat ‘wawasan lingkungan’ sering tersingkir jauh kebelakang. Implikasinya, kebijakan pembangunan dan pelaksanaanya justru sering menimbulkan tekanan (pressure/kerusakan) maupun ancaman (treta/potensi kerusakan) terhadap kerusakan hutan. 

 

Berikut ini diuraikan beberapa kebijakan pembangunan yang semuanya didasari oleh pertimbangan mulia, namun apabila pelaksanaannya tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber tekanan dan ancaman yang luar biasa terhadap Hutan Lambusango. 

 

Pemekaran Kabupaten Buton

 

Pemekaran wilayah telah menjadi semacam mainstream era otonomi daerah saat ini.  Berbagai ide dan usulan tentang pemekaran wilayah tak habis-habisnya digulirkan, bahkan dari wilayah yang sebenarnya potensi sumberdaya, jumlah penduduk dan posisi geografisnya tidak memenuhi syarat pemekaran. Disadari bahwa pemekaran   merupakan upaya penting dalam pengembangan potensi wilayah, memperpendek rentang kendali pemerintah, serta mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan. Namun dampaknya terhadap kelestarian hutan sering luput dari perhatian.

 

Sebelum dimekarkan, Kabupaten Buton seluas ± 6.852,86 km2, wilayahnya diturunkan dari wilayah swapraja Kesultanan Buton. Sebelum tahun 1960, kesultanan ini meliputi pulau-pulau utama Buton, Muna dan Kabaena, dan Tukang Besi (sekarang Wakatobi) serta dua daerah di bagian tenggara Pulau Sulawesi (Rumbia dan Poleang).  Pada tahun 1960, kesultanan yang berusia lebih dari empat abad itu dibubarkan dan wilayah kesultanan tersebut dibagi menjadi dua kabupaten yang sepenuhnya dimasukan ke dalam wilayah Indonesia.  Kabupaten Muna terletak di utara Muna dan Buton, dan Kabupaten Buton meliputi bagiab-bagian lain dari bekas wilayah kesultanan.

 

Pemekaran wilayah dimulai sejak tahun 2001, perubahan status Kota administratif Bau-Bau menjadi Kota Bau-Bau (61.110 ha) yang terpisah dari Kabupaten Buton (Undang-Undang No. 13 Tahun 2001).

 

Pada tahun 2003, melalui Undang-Undang No 29 Tahun 2003, Kecamatan Rarowatu, Rumbia, Kabaena Timur, Kabaena, Poleang Timur, dan Poleang masuk wilayah Kabupaten Bombana  (± 3.001 km2) yang terpisah dari Kabupaten Buton. 

 

Pada tahun 2003, melalui Undang-Undang No 29 Tahun 2003, Kepulauan Tukang Besi (Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Tomia, dan Binongko) yang sejak tahun 1996 menjadi Taman Nasional Wakatobi, ditetapkan menjadi Kabupaten Wakatobi (± 55.954 km) dan terpisah dari Kabupaten Buton.

 

Seluruh kabupaten baru hasil pemekaran tersebut (kecuali Kabupaten Wakatobi)  secara kasar memiliki potensi sumberdaya alam dan daya tarik ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Buton saat ini. Kabupaten Bombana memiliki lahan pertanian intensif yang luas. Kota Bau-Bau merupakan kota transit dan perdagangan terkemuka di Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian, pemekaran wilayah tersebut jelas berdampak pada menyusutnya sumber-sumber ekonomi yang bisa diolah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.

 

Dari sisi sumberdaya hutan: semula, selain Hutan Lambusango dan hutan-hutan jati, Kabupaten Buton juga memiliki hutan alam di Bombana. Pertanian: semula Kabupaten Buton memiliki sawah yang luas di Bombana. Wisata alam: Kabupaten Buton telah kehilangan Wakatobi sebagai wisata bahari kelas dunia, setara dengan Bunaken. Penilaian ini, sekali lagi hanya berdasarkan hitungan kasar saat ini. Kabupaten Buton sendiri disadari memiliki berbagai potensi sumberdaya alam yang belum sepenuhnya tergarap, sebagaimana  kawasan Basilika (Batauga, Siompu, Liwutongkidi dan Kadatua) yang berpotensi sebagai kawasan wisata bahari sebagaimana Wakatobi.  

 

Dengan semakin menyusutnya pilihan saat ini, Hutan Lambusango jelas akan menjadi salah satu sumber pemenuhan PAD Kabupaten Buton. Pilihan ini tentunya syah-syah saja, mengingat salah satu fungsi hutan adalah menyediakan kebutuhan hidup manusia. Yang perlu diperhatikan adalah terbangunnya penata-kelolaan hutan yang baik, yang mampu menjamin pengambilan manfaat secara lestari. Untuk itu, seluruh sistem pengelolaan hutan dari perencanaan hingga pengawasan harus berjalan dengan baik dan efektif. Hutan Lambusango yang merupakan hutan alam daerah kapur memiliki ekosistem yang sangat rapuh, sekali hutan ini rusak, akan memerlukan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya.

 

 

Pembangunan Infrastruktur  

 

Pemekaran wilayah sudah tentu memberikan implikasi pada meningkatnya pembangunan  sarana dan prasarana. Denyut nadi pembangunan di kawasan ini terasa bergerak cepat setelah pemekaran wilayah.  

 

Pada tahun 2003, melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2003,  Ibukota Kabupaten Buton dipindah ke Pasarwajo, sebuah kota kecamatan yang berjarak 42 km dari Kota Bau-Bau. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana sedang dilakukan untuk membuat Pasarwajo lebih layak menjadi ibukota kabupaten. Kini rumah dinas Bupati  telah berdiri, perkantoran dan perumahan dinas sedang dibangun dan jalan poros yang menghubungkan Kota Bau-Bau dan Pasarwajo sedang dibenahi agar lebih nyaman dan waktu tempuhnya bisa semakin cepat. 

 

Kota Bau-Bau yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran nasional, setelah berpisah dari Kabupaten Buton, terus membangun berbagai infrastruktur menuju kota dagang, jasa, industri, pariwisata dan pendidikan. Kota Bau-Bau berambisi menjadi pusat perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia dan menjadi Kota Kembar Surabaya. Sebuah perkantoran baru yang megah kini sedang dibangun di kawasan Sambali, sedangkan sebuah pertokoan besar (Umna Wolio Plaza) telah berdiri.

 

Pertanyaannya, darimana sebagian besar kayu bahan bangunan tersebut berasal? Jawabannya pasti dari Hutan Lambusango. Posisi Hutan Lambusango yang berada diantara segitiga pertumbuhan  Bau-Bau, Pasarwajo, Wanci serta sebagai satu-satunya hutan alam merupakan daya tarik  besar bagi para illegal logger . Masalahnya semakin pelik, apabila melihat ketimpangan antara supply dan demand  pemenuhan kebutuhan kayu di kawasan ini.  Sebagai ilustrasi, jatah tebangan Kabupaten Buton pada tahun 2004 adalah 876 m3 log (sekitar 438 m3 kayu gergajian). Pada waktu itu Kabupaten Buton memiliki 165 desa, dengan asumsi bahwa setiap desa perlu membangun 5 rumah baru setiap tahunnya, kemudian setiap rumah rata-rata memerlukan 5 m3 kayu gergajian, maka akan diperlukan kayu sebesar 4.125  m3 kayu gergajian (165x5x5 m3). Artinyai kayu legal  hanya memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan. Pertanyaannya sisanya yang 90 persen dipenuhi dari mana? Padahal proyek pembangunan sarana-prasarana fisik di Bau-Bau, Pasarwajo dan Wanci jelas memerlukan kebutuhan kayu yang jauh lebih besar dari kebutuhan domestik masyarakat Kabupaten Buton.

 

Memperhatikan kondisi sebagaimana tergambar di atas, serta memperhatikan kerusakan Hutan Lambusango yang terus meningkat dari detik ke detik, maka upaya pelestarian Hutan Lambusango hanya dapat dilakukan apabila seluruh kebutuhan kayu dalam jumlah besar sebagaimana pembangunan ‘mega’ proyek yang terjadi saat ini, perlu mendatangkan kayu dari luar Pulau Buton (setidaknya dari luar Hutan Lambusango). Pada saat yang sama, jangan sampai sumber kayu di Buton yang sudah amat terbatas diambil untuk keperluan luar pulau. Untuk itu diperlukan pengawasan ekstra ketat terhadap lalu-lintas angkutan kayu dari Hutan Lambusango ke wilayah sekitarnya (Wakatobi, Nusa Tenggara Timur dsb.).

 

Program Transmigrasi

 

Pulau Buton memiliki potensi lahan pertanian produktif yang amat terbatas. Kondisi fisiografi wilayahnya yang bertopografi berat (bergelombang, berbukit dan bergunung), berbatu dengan tanah yang tipis membuat sebagian wilayah pulau ini memiliki tingkat kesesuaian lahan yang rendah untuk pengembangan pertanian semusim secara intensif. Sumberdaya lahan Pulau Buton hanya sesuai untuk tanaman keras seperti jambu mete, coklat dan kopi. Kondisi alam seperti ini rupanya telah membuat Orang Buton sejak dahulu dikenal sebagai suku perantau. Namun ironisnya, Pulau Buton, khususnya wilayah sekitar Hutan Lambusango hingga kini masih terus menjadi penerima  transmigran dari luar Pulau. Kondisi ini jelas memberikan beban tekanan dan ancaman yang semakin berat terhadap kelestarian Hutan Lambusango.

 

Program transmigrasi di sekitar Hutan Lambusango dimulai sekitar tahun 1989 di daerah Lasalimu Selatan. Pemerintah membangun tiga satuan pemukiman (SP) bagi transmigran asal Pulau Jawa. Pemukiman di wilayah ini kemudian berkembang pesat setelah kerusuhan Ambon tahun 1999. Pemerintah Kabupaten Buton membangun tiga satuan pemukiman [Desa Mulia Jaya (SP 6), Harapan Jaya (SP 7) dan Sangia Arano (SP 8)] untuk menampung pengungsi Ambon yang dulunya berasal dari Buton.  Satuan pemukiman ini dibangun pada kawasan hutan sekunder (Hutan Konversi) bekas penebangan PT. Wira Caraka dan PT Agronata. Pada akhir tahun 2004, satuan pemukiman baru dibangun di Desa Barangka, Kecamatan Kapontori. 

 

Kini, ada sekitar 11 satuan pemukiman baru yang berbatasan wilayah dengan Hutan Lambusango. Ditambah dengan desa lama yang berjumlah sekitar 22 buah, maka Hutan Lambusango kini sudah benar-benar terhimpit. Memberhatikan kondisi seperti ini, sudah saatnya wilayah sekitar Hutan Lambusango ini ditutup bagi program transmigrasi!

 

Kenaikan harga bahan bakar minyak

 

Kenaikan harga BBM, khususnya minyak tanah yang mencapai 186 % (dari Rp. 700 menjadi Rp. 2000) sejak 1 Oktober 2005, sungguh menjadi beban yang amat berat bagi masyarakat, lebih-lebih masyarakat di sekitar hutan.

 

Pak Otto Soemarwoto (guru besar dari Universitas Padjadjaran) pernah menyampaikan ide yang cukup menarik, memahami kegagalan program reboisasi dan penghijauan pada awal tahun 1980-an, beliau  menyarankan bahwa program reboisasi tersebut sebaiknya dihentikan saja. Sebagai gantinya masyarakat di sekitar hutan disubsidi dengan bahan bakar padat energi (minyak tanah). Ketersediaan minyak tanah dengan harga murah diharapkan dapat menngendalikan laju kerusakan hutan, karena konsumsi masyarakat terhadap kayu bakar akan menurun, sehingga memberikan ruang dan waktu bagi hutan untuk ‘bernafas’. Kenyataannya kini yang terjadi adalah sebaliknya, bukannya masyarakat sekitar hutan mendapat subsidi khusus, melainkan mereka harus membeli minyak dengan harga sangat tinggi dan bahkan umumnya relatif lebih tinggi dengan harga minyak disekitar perkotaan.  Kondisi ini jelas akan berpengaruh terhadap semakin tingginya kerusakan hutan. 

 

Kenaikan harga minyak tanah telah membuat sebagian masyarakat ekonomi menengah kebawah di perkotaan kembali menggunakan kayu bakar, sehingga kebutuhan akan kayu bakar meningkat. Kondisi ini telah menggairahkan denyut nadi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kini begitu mudah dilihat adanya tumpukan kayu-kayu bakar di setiap ujung jalan masuk hutan yang siap diangkut ke kota. Sayangnya hutan alam masih menjadi satu-satunya tumpuhan sumber kayu bakar, sehingga dengan semakin tingginya permintaan, pengambilan kayu bakar ini kelak bisa menjadi ancaman yang serius pula bagi kerusakan hutan.

 

Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang terhitung sukses di Kabupaten Buton dengan menggalakkan minat masyarakat untuk menanam jati lokal (Tectona grandis) dan jati putih (Gmelina arborea), seyogyanya dapat mulai memfasilitasi pembangunan percontohan hutan kayu bakar.  Pembangunan hutan tanaman dengan jenis pohon cepat tumbuh dan multi-guna seperti gamal (Glirisidia sepium), petai (Leucaena leucocephala) pada lahan-lahan kritis di sekitar hutan dapat menjadi peredam terhadap tingginya permintaan kayu bakar sebagai dampak kenaikan harga minyak tanah.

 

Pertambangan Asphalt

 

Pulau Buton telah lama dikenal sebagai pulau asphalt. Sebuah pelabuhan besar telah dibangun sejak jaman Belanda di Teluk Pasarwajo yang diperuntukan khusus untuk pengangkutan asphalt dari wilayah Kabongka dan sekitarnya.  Di jaman kejayaannya, transportasi asphat dari Kabongka ke Pasarwajo (berjarak ± 20 km) dilakukan dengan kereta gantung (cable-band).  Kini yang masih tersisa adalah pelabuhan asphalt, sedangkan kereta gantung sejak akhir tahun 1970-an sudah tidak berfungsi lagi.

 

Eksploitasi asphalt (bitumen) telah dimulai sejak tahun 1938, menyusul  laporan Hetzel (1936), seorang ahli geologi Belanda, yang melaporkan tingginya kandungan bitumen di Pulau Buton.  Pertambangan asphalt yang berlangsung hingga saat ini, sebagaimana di Blok Kabongka (Kecamatan Pasarwajo) dan Nambo (Kecamatan Lasalimu) sepenuhnya masih mengikuti hasil temuan Hetzel (1936). 

 

Beberapa pergantian manajemen telah berlangsung sejak awal eksplotasi.  Berawal dari Perusahan Belanda, kemudian beralih ke Buton Asphalt (Butas), lalu Perusahaan Asphalt Negara (PAN) hingga ke PT Sarana Karya. Produksi asphalt Buton sempat turun pamor, pada saat harga minyak dunia turun, namun dengan meroketnya harga minyak dunia saat ini, eksploitasi asphalt alam mulai banyak dilirik. Kondisi ini membuat banyak investor mulai bergairah kembali untuk melakukan penanaman modal dalam penambangan asphalt.  

 

Dari sebuah situs internet (hhtp://notice.singtao.com/ADMA%5C0766%5Cepdf/19483-Sino%/19483-Sino%20Prosper%20Ann-E.pdf.), akhir-akhir ini diberitakan bahwa sebuah perusahaan dari Cina (Sino Prosper) telah melakukan persetujuan kongsi (Joint Venture Agreement) dengan perusahaan Indonesia, dimana kongsi ini telah mendapatkan dukungan (letter of support) dari BAPPENAS. Kongsi tersebut berencana akan mengeksplotasi asphalt (bitumen) Pulau Buton dengan melakukan penanaman modal awal sebesar US$ 5,000,000 (sekitar 50 milliar rupiah).  Berdasarkan sumber ini, kongsi tersebut akan  mebuka tambang bitumen dengan ukuran panjang 60-70 km, lebar 10-15 km. 

 

Sumber berita internet tersebut selain belum pasti kebenarannya, juga tentunya masih dalam tahap rencana.  Namun apabila rencana tersebut benar, maka areal pertambangan tersebut jelas akan memotong sebagian (besar) dari Hutan Lambusango.  Dalam kondisi semacam ini, Hutan Lambusango  bukan hanya akan mengalami kerusakan, namun akan mengalami kehancuran, mengingat penambangan bitumen yang dilakukan secara terbuka tersebut direncanakan hingga kedalaman 1 km.

 

Di era otonomi, Pemerintah Kabupaten Buton memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk memanfaatkan potensi wilayahnya secara bijaksana. Di lain pihak pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan negara hingga saat ini masih menjadi domain Departemen Kehutanan, maka dalam setiap kegiatan penambangan yang berada di kawasan hutan negara harus berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan. Untuk itu, di tataran pemerintah pusat, koordinasi antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Departemen Kehutanan harus ditingkatkan, demikian pula koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan di Kabupaten Buton.

 

Penataan Ruang

 

Kebutuhan terhadap ruang secara dinamis terus meningkat, di lain pihak ketersediaan ruang (lahan) relatif  tetap. Kondisi ini memberikan implikasi terhadap tingginya konflik kepentingan terhadap sumberdaya lahan. Kondisi ini memberikan tekanan yang luar biasa  terhadap keberadaan hutan. Hutan alam yang letaknya terpencil, dengan batas-batas hutan yang tidak jelas, serta minimnya pengawasan telah membuat ekosistem ini dalam kondisi open-access, artinya terbuka bagi semua pihak yang memiliki kekuatan.  

 

Disadari bahwa kita sedang menghadapi dilema yang pelik, jumlah penduduk terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan harus ditopang dengan suntikan investasi. Dengan semakin menipisnya pilihan sumberdaya, maka konversi hutan alam untuk kepentingan pembangunan sering tidak dapat dihindarkan. Di lain pihak, keberlangsungan pembangunan memerlukan jaminan keamanan lingkungan, dan hal ini hanya bisa ditopang oleh kehadiran dan kelestarian fungsi hutan.

 

Memperhatikan kondisi sebagaimana terurai di atas, penataan ruang memegang kunci strategis untuk mengakomodasi berbagai kepentingan secara bijak. Pembangunan  harus memperhatikan kelestarian hutan, di lain pihak gerakan pelestarian alam harus mengakomodasi kepentingan pembangunan. Untuk mencapai win-win solution, keduanya harus saling membuka diri, duduk dalam satu meja untuk memetakan kepentingan masing-masing, dengan harapan dapat dicapai sebuah kesepakatan, yaitu bagaimana mereka bisa saling berjalan tanpa harus saling menganggu.

 

Memperhatikan tingginya peran penataan ruang, maka lembaga penataan ruang harus bersifat terbuka. Penataan ruang tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Penataan ruang harus disusun secara bersama melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  Proses penataan ruang selain harus dilakukan secara partisipatif juga harus berdasarkan  inventarisasi potensi sumberdaya alam secara komprehensif.  Dan yang tidak kalah penting, di era otonomi daerah saat ini penataan ruang harus mampu menyamakan visi dan kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bersama antara pemerintah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau.  

 

Sungguh masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mensinergikan, mengharmoniskan dan menyatu-hatikan antara pembangunan dan pelestarian hutan!

 


Responses

  1. Salam kenal Pak ?? saya putra daerah Buton Utara, salut buat bapak,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: